Mengenal sejarah Kongres Perempuan Indonesia Pertama tahun 1928 yang menjadi tonggak kebangkitan gerakan perempuan Indonesia. Simak latar belakang, tokoh penting, hasil kongres, dan pengaruhnya terhadap perjuangan bangsa.
Kongres Perempuan Indonesia Pertama 1928: Awal Kebangkitan Perempuan dalam Perjuangan Bangsa
Pendahuluan
Ketika membicarakan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, perhatian masyarakat sering kali tertuju pada pertempuran fisik melawan penjajah, pergerakan politik bawah tanah, atau peristiwa menjelang Proklamasi Kemerdekaan 1945. Namun, ada satu peristiwa krusial yang memiliki pengaruh mendalam terhadap tatanan sosial dan politik bangsa, yakni Kongres Perempuan Indonesia Pertama yang diselenggarakan pada 22–25 Desember 1928 di Yogyakarta.
Peristiwa ini bukan sekadar pertemuan sosial biasa. Kongres ini adalah tonggak sejarah lahirnya gerakan perempuan Indonesia yang terorganisasi secara modern, nasionalis, dan visioner. Forum akbar ini mempertemukan ratusan perempuan dari berbagai latar belakang suku, agama, tingkat pendidikan, dan status sosial untuk satu tujuan bersama: memperjuangkan hak-hak perempuan, meningkatkan kualitas hidup, dan bergotong-royong demi kemajuan bangsa yang saat itu masih terkekang oleh kolonialisme.
Menariknya, kongres ini berlangsung hanya beberapa minggu setelah Sumpah Pemuda diikrarkan pada 28 Oktober 1928. Semangat persatuan yang sedang berkobar di kalangan pemuda turut membakar semangat para perempuan bumiputera. Mereka menyadari bahwa kemerdekaan Indonesia tidak akan pernah tercapai secara utuh jika setengah dari populasi bangsanya—yaitu kaum perempuan—masih tertinggal dan terpinggirkan dari arus kemajuan.
Kondisi Perempuan Indonesia pada Masa Kolonial
Untuk memahami betapa progresifnya gerakan ini, kita harus melihat realitas kehidupan perempuan pada awal abad ke-20 di bawah roda kolonialisme Hindia Belanda dan kungkungan adat yang kaku. Pada masa itu, akses terhadap pendidikan formal merupakan kemewahan ekstrem yang hanya bisa dinikmati oleh anak-anak bangsawan atau keturunan Eropa. Bagi masyarakat biasa, anak perempuan dianggap tidak memerlukan pendidikan tinggi karena ruang gerak mereka dibatasi hanya di wilayah domestik.
Praktik sosial saat itu juga sangat menyudutkan kaum perempuan. Angka pernikahan usia dini sangat tinggi, di mana anak perempuan yang baru menginjak usia belasan tahun sering kali dipaksa menikah dengan pria yang jauh lebih tua. Ditambah lagi dengan maraknya praktik poligami sepihak dan kemudahan bagi suami untuk menjatuhkan talak tanpa perlindungan hukum yang jelas bagi istri dan anak-anak. Perempuan ditempatkan dalam posisi subordinal yang pasif.
Meskipun dalam kondisi serba terbatas, fajar pemikiran modern mulai menyingsing berkat perjuangan para pionir seperti Raden Ajeng Kartini di Jawa Tengah, Dewi Sartika di Jawa Barat, Rohana Kudus di Sumatra Barat, dan Maria Walanda Maramis di Sulawesi Utara. Gagasan-gagasan tajam mereka mengenai pendidikan perempuan menyebar dan memicu lahirnya berbagai organisasi perempuan lokal di berbagai penjuru nusantara. Lambat laun, organisasi-organisasi ini menyadari bahwa bergerak sendiri-sendiri tidak lagi cukup. Mereka membutuhkan satu wadah nasional untuk menyatukan visi dan menggalang kekuatan kolektif.
Latar Belakang Diselenggarakannya Kongres
Memasuki dekade 1920-an, dinamika politik di Hindia Belanda semakin memanas dengan lahirnya organisasi-organisasi pergerakan nasional seperti Sarekat Islam, Budi Utomo, dan Partai Nasional Indonesia. Kaum perempuan pun tidak tinggal diam. Mereka mulai mendirikan sayap organisasi perempuan atau lembaga independen, seperti Aisyiyah, Putri Indonesia, Wanita Taman Siswa, Wanita Utomo, serta berbagai perkumpulan wanita kedaerahan lainnya.
Meskipun basis ideologi dan wilayah operasional mereka berbeda, organisasi-organisasi ini menghadapi musuh emosional yang sama di ranah sosial. Persoalan utama yang mereka hadapi antara lain rendahnya tingkat literasi dan akses pendidikan bagi anak perempuan, serta tingginya angka perkawinan anak di bawah umur yang merusak masa depan dan kesehatan reproduksi. Selain itu, terdapat ketiadaan hak-hak hukum bagi perempuan dalam ikatan pernikahan, keterbatasan ruang untuk menyuarakan pendapat di ranah publik, dan kebutuhan mendesak untuk menyatukan persepsi guna mendukung gerakan kemerdekaan Indonesia.
Kesadaran kolektif inilah yang mendorong tiga tokoh utama—Soejatin Kartowijono dari Poetri Indonesia, Nyi Hajar Dewantara dari Wanita Taman Siswa, dan Siti Soekaptinah dari Wanita Utomo—untuk membentuk sebuah komite guna menginisiasi sebuah kongres nasional perempuan.
Pelaksanaan Kongres
Pada tanggal 22 Desember 1928, Kongres Perempuan Indonesia Pertama resmi dibuka. Acara ini bertempat di Gedung Dalem Jayadipuran, Yogyakarta. Kongres ini dihadiri oleh sekitar 300 utusan dari hampir 30 organisasi perempuan yang tersebar di Jawa dan Sumatra.
Suasana kongres digambarkan penuh dengan energi perjuangan dan intelektualitas. Selama beberapa hari, para delegasi perempuan tampil di atas mimbar membacakan pidato-pidato ilmiah mengenai kondisi riil yang dihadapi kaumnya. Diskusi berjalan secara terbuka namun tetap menjunjung tinggi semangat persaudaraan. Perbedaan latar belakang organisasi tidak menjadi penghalang untuk mencapai tujuan bersama. Diskusi-diskusi yang mencakup pendidikan, kesehatan ibu dan anak, kesejahteraan keluarga, pemberantasan buta huruf, hingga pentingnya persatuan perempuan Indonesia mencerminkan pemikiran yang melompat jauh melampaui zamannya.
Tokoh-Tokoh Penting
Keberhasilan peristiwa bersejarah ini tidak lepas dari kecerdasan, keberanian, dan dedikasi para tokoh penggeraknya yang memiliki kepedulian tinggi terhadap masa depan bangsa. Salah satu tokoh sentral adalah Soejatin Kartowijono, ketua panitia kongres yang berhasil menyatukan berbagai organisasi perempuan ego-sektoral ke dalam forum nasional.
Selain Soejatin, ada Nyi Hajar Dewantara yang menjabat sebagai wakil ketua panitia dan aktif memperjuangkan konsep pendidikan holistik bagi anak perempuan agar setara dengan laki-laki. Tokoh penting lainnya adalah Siti Soekaptinah selaku sekretaris kongres yang mengorganisasi jalannya sidang dan aktif dalam memperjuangkan hak-hak anak, serta Siti Sundari yang menyampaikan pidato monumental berbahasa Indonesia tentang kewajiban perempuan dalam memajukan bangsa. Terlibat pula Maria Ulfah Santoso, tokoh muda yang di kemudian hari menjadi menteri perempuan pertama di Indonesia, serta para aktivis gigih dari Aisyiyah dan Wanita Taman Siswa.
Isu yang Dibahas
Berbagai persoalan strategis menjadi fokus pembahasan kongres, yang dapat dikerucutkan menjadi empat poin utama. Pertama, Pendidikan Perempuan. Peserta kongres sepakat bulat bahwa pendidikan merupakan kunci utama untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan memberantas kebodohan yang menjadi akar penindasan. Kedua, Perkawinan Anak. Masalah perkawinan usia muda dan poligami sepihak menjadi perhatian serius karena dianggap menghambat perkembangan pendidikan, merusak masa depan, serta mengancam kesehatan reproduksi perempuan.
Ketiga, Persatuan Organisasi. Kongres menekankan pentingnya kerja sama erat antarlembaga perempuan agar gerakan perjuangan menjadi lebih terstruktur dan efektif. Keempat, Peran Perempuan dalam Bangsa. Peserta menyadari bahwa perempuan bukan hanya berperan di lingkungan domestik keluarga, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam membangun masyarakat serta mengawal kemerdekaan bangsa.
Hasil Kongres
Kongres Perempuan Indonesia Pertama tidak berakhir sekadar sebagai ajang retorika. Pertemuan ini menghasilkan keputusan-keputusan konkret yang transformatif. Salah satunya adalah pembentukan Perikatan Perempoen Indonesia (PPI), sebuah federasi nasional yang menaungi berbagai organisasi perempuan di Indonesia guna memastikan koordinasi tetap berjalan secara berkelanjutan pasca-kongres.
Selain itu, kongres berhasil membentuk dana beasiswa (Studiefonds) untuk membantu anak-anak perempuan cerdas dari keluarga tidak mampu agar dapat melanjutkan sekolah. Mereka juga sepakat mendirikan lembaga-lembaga non-formal guna memberantas buta huruf bagi perempuan dewasa, serta mengajukan mosi resmi kepada pemerintah Hindia Belanda untuk memperbaiki hak-hak perempuan dalam hukum perkawinan dan menambah anggaran sekolah bidan serta pendidikan bagi anak perempuan.
Hubungan dengan Perjuangan Kemerdekaan
Gerakan perempuan tidak berdiri terpisah dari arus perjuangan kemerdekaan nasional. Kaum perempuan menolak dianggap sebagai elemen pendukung semata. Melalui gerakan ini, mereka membuktikan bahwa perjuangan melawan kolonialisme tidak hanya dilakukan di medan perang dengan senjata, melainkan juga melalui meja diplomasi, ruang kelas, organisasi sosial, dan penguatan ketahanan domestik.
Banyak aktivis perempuan yang lahir dari rahim kongres ini kemudian terlibat langsung dalam pendidikan rakyat, kegiatan sosial, hingga mendukung perjuangan garis depan. Selama masa revolusi fisik berikutnya, mereka aktif mengelola dapur umum, menjadi perawat, hingga menyamar sebagai kurir pembawa pesan rahasia para pejuang. Semangat yang dibangun melalui kongres memperkuat keyakinan bahwa kemerdekaan sejati hanya dapat dicapai apabila seluruh elemen masyarakat, termasuk perempuan, ikut berkontribusi aktif.
Pengaruh terhadap Indonesia Modern
Warisan kongres masih terasa kuat hingga saat ini. Fondasi yang diletakkan oleh para pejuang perempuan pada tahun 1928 telah membuka jalan bagi kemajuan perempuan Indonesia modern. Beberapa dampak jangka panjang dari momentum tersebut meliputi meningkatnya akses pendidikan perempuan secara masif di berbagai jenjang.
Selain itu, terjadi perkembangan pesat organisasi perempuan di berbagai daerah, meningkatnya partisipasi perempuan dalam panggung politik dan roda pemerintahan, serta tumbuhnya kesadaran kolektif mengenai kesetaraan kesempatan kerja. Meskipun tantangan berupa diskriminasi gender di beberapa lini masih ada, penguatan peran perempuan dalam pembangunan nasional telah diakui secara legal oleh negara melalui berbagai regulasi modern seperti Undang-Undang Perkawinan dan regulasi perlindungan hak-hak perempuan.
Mengapa Hari Ibu Diperingati 22 Desember?
Di era modern, tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu. Sayangnya, makna perayaan ini sering kali mengalami penyempitan arti, di mana publik cenderung melihatnya semata-mata sebagai momen domestik untuk memberikan hadiah, bunga, atau ucapan terima kasih kepada ibu kandung dalam lingkup keluarga.
Padahal, penetapan tanggal 22 Desember memiliki akar sejarah politik dan perjuangan nasional yang sangat kuat. Tanggal tersebut dipilih langsung oleh Presiden Sukarno melalui Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959 untuk mengenang pembukaan Kongres Perempuan Indonesia Pertama 1928. Dengan demikian, Hari Ibu di Indonesia sejatinya adalah hari pergerakan nasional kaum perempuan nasionalis. Ini adalah momen untuk merefleksikan kembali semangat emansipasi, kemandirian, kesetaraan hak, dan kontribusi nyata kaum perempuan dalam membangun dan menjaga kedaulatan bangsa.
Pelajaran dari Kongres Perempuan Indonesia Pertama
Ada beberapa nilai luhur dari peristiwa tahun 1928 yang masih sangat relevan untuk dihadapi hingga sekarang. Pertama, persatuan mampu mengatasi perbedaan latar belakang; ego kesukuan dan kelompok harus luruh demi kepentingan nasional. Kedua, pendidikan menjadi fondasi utama kemajuan bangsa; tanpa keterbukaan wawasan, suatu bangsa akan mudah diadu domba.
Ketiga, perubahan sosial yang masif membutuhkan kerja sama terorganisasi dari berbagai pihak, bukan sekadar aksi sporadis. Keempat, perempuan memiliki peran strategis yang setara dalam pembangunan nasional. Terakhir, perjuangan jangka panjang yang efektif dilakukan melalui dialog, penguatan organisasi, dan jalur pendidikan, bukan hanya melalui konflik fisik atau peperangan.
Kesimpulan
Kongres Perempuan Indonesia Pertama tahun 1928 merupakan salah satu babak paling gemilang dalam sejarah pergerakan nasional bangsa Indonesia. Melalui forum ini, berbagai organisasi perempuan berhasil menyatukan visi untuk memperjuangkan pendidikan, kesejahteraan, hak-hak hukum, dan kemajuan masyarakat di tengah situasi kolonial yang penuh dengan keterbatasan dan penindasan.
Warisan kongres tidak hanya terlihat pada berkembangnya organisasi perempuan secara kuantitas, tetapi juga pada semakin besarnya peran perempuan dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan nasional. Hingga kini, semangat persatuan, intelektualitas, dan pengabdian kepada bangsa yang lahir dari kongres tersebut tetap menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia. Memahami sejarah kongres ini membantu kita melihat bahwa perjuangan membangun bangsa dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat secara inklusif. Perempuan Indonesia telah membuktikan bahwa perubahan besar dapat dimulai dari keberanian untuk bersatu, berdiskusi, dan memperjuangkan cita-cita bersama demi kemaslahatan tanah air.